Rabu, 03 November 2010

Potong Gaji Untuk Sumbangan Korban Merapi

TEMPO Interaktif, Magelang - Bupati Magelang Singgih Sanyoto telah merilis kebijakan pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk sumbangan bencana. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Djoko Tjahjono menyatakan, kebijakan ini untuk mengatasi keterbatasan dana bencana buat pengungsi, yang kini tinggal tersisa sekitar Rp 750 juta.

Dengan dana sebesar itu, menurut Djoko, Pemerintah Kabupaten Magelang hanya bisa mencukupi kebutuhan makan 21 ribu pengungsi selama tak lebih dari tiga hari. Perinciannya, uang lauk-pauk dan uang minum masing-masing Rp 3.500 dan Rp 1.000 per orang per hari.

Djoko menambahkan, potongan gaji itu bervariasi dari Rp 25 ribu hingga Rp 200 ribu per pegawai, tergantung pangkat dan jabatan. Pemotongan gaji pegawai dinilai mendesak, meski sumbangan dari sejumlah pihak telah tiba. Sumbangan uang tunai yang masuk Posko Penanggulangan Bencana Magelang kini mencapai Rp 200 juta.

Wakil Bupati Magelang Zainal Arifin menekankan, pemotongan gaji itu sifatnya iuran sukarela. Uang terkumpul itu akan dijadikan cadangan, karena Dana Bantuan Bencana dari pemerintah pusat sebesar Rp 500 juta masih tertahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Praktek yang sama pernah dilakukan pada 2006 ketika Merapi meletus. Dalam peristiwa empat tahun lalu itu, ada surat bernomor 34 tentang Sumbangan Peduli Status Siaga Merapi, yang diteken Ketua Korpri Kabupaten Magelang Agus Subandono. Isinya, mengimbau anggota Korpri setempat mengumpulkan bantuan sukarela sebesar 2,5 persen dari gaji bulan Mei 2006.

Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, muncul masalah lain. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Sleman, Samsidi, mengaku kesulitan mencoret anggaran pendapatan dan belanja daerah yang belum terealisasi tahun ini untuk dialokasikan ke upaya tanggap darurat bencana Merapi.

Rencana pencoretan itu dilakukan guna menanggapi permintaan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X untuk mengantisipasi kekurangan dana. Kesulitan itu, kata Samsidi, karena kini sudah memasuki akhir tahun di mana banyak program pemerintah tengah berjalan.

Langkah paling mungkin untuk menambah dana itu, Samsidi melanjutkan, adalah mengajukan permohonan dana on call bencana ke pemerintah pusat. Tapi Pemerintah Kabupaten Sleman belum menginventarisasi jumlah kerusakan dan kerugian yang diderita akibat letusan Merapi. "Kami masih fokus untuk tanggap darurat."


English Version


TEMPO Interactive, Magelang - Magelang Regent Singgih Sanyoto has released a policy of civil service payroll deductions for donations of disaster. Head of Revenue and Fiscal Management Tjahjono Djoko said the policy is to overcome the limitations of disaster funds for refugees, who now lives remaining approximately USD 750 million.

With that much money, according to Djoko, Magelang regency government can only meet the need to eat 21 thousand refugees as long as no more than three days. Details, the money side dishes and drink money each Rp 3,500 and Rp 1,000 per person per day.
 

Djoko added that the salary cut was varied from Rp 25 thousand to USD 200 thousand per employee, depending on rank and position. Cutting salaries is considered urgent, although contributions from a number of parties has arrived. Donations cash incoming Magelang Disaster Command Post has now reached USD 200 million.
 

Vice Regent Magelang Zainal Arifin emphasize, that payroll deductions are voluntary contributions. The money collected will be used as a backup, because the Disaster Relief Fund from the central government amounted to USD 500 million are still stuck in Yogyakarta Special Region.
 

The same practice was done in 2006 when Merapi erupted. In the event four years ago, there was a letter numbered 34 on alert status of Merapi Cares Donations, which signed Chief Agustin Subandono Korpri Magelang regency. Its contents, urged members of the local Korpri collecting voluntary contributions at 2.5 percent of salary in May 2006.
 

In Sleman District, Yogyakarta, another problem arises. Head of Financial Management and Regional Property Sleman, Samsidi, admitted difficulty crossing out the budget revenues and expenditures that have not been realized this year to be allocated to the disaster relief effort Merapi.
 

Write-off plan was done in order to respond to the request of Sultan of Yogyakarta Special Region Governor Hamengkubuwono X to anticipate a shortage of funds. The difficulty, said Samsidi, because now entering the final year in which many government programs underway.
 

The most likely step to increase the funds, Samsidi continued, is applying for funds on call disaster to the central government. But the Government of Sleman regency have not inventoried the amount of damage and loss caused by the eruption of Merapi. "We're still focused on emergency response."