Selasa, 12 Oktober 2010

Welcome to Jakarta Traffic Jam

Macet menjadi, tapi masih banyak permintaan akan kepemilikan kendaraan bermotor.  Selain nampak di keseharian, juga tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan produksi kendaraan bermotor  kuartal II-2010 mengalami kenaikan hingga 26,15% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara untuk produksi alat transportasi selain roda empat atau lebih mengalami kenaikan 19,23%.

"Alat angkutan selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih naik 19,23%," ujar Kepala BPS Rusman Heriawan, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (2/8/2010).

Mengenai kemacetan, anggota Komisi V DPR RI Abdul Hakim menilai kemacetan di Jakarta merupakan bukti bahwa pemerintah tidak serius mengimplementasikan UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan."Seharusnya, persoalan kemacetan sudah bisa diatasi jika pemerintah benar-benar mengimplementasikan UU No.22/2009 tentang LLAJ," kata Hakim di Gedung DPR Jakarta, Senin.

Dalam UU tersebut, menurut dia, sudah diatur dengan jelas upaya apa saja yang bisa dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. "Tapi, sepertinya implementasi UU ini masih jalan ditempat," kata Hakim.

Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 93 UU No.22/2009 telah mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan managemen dan rekayasa lalu lintas.

Manajemen dan rekayasa lalu lintas tersebut, katanya, diantaranya dilakukan dengan penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur khusus, pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas dan aksesibilitas, pemaduan berbagai moda angkutan, pengendalian lalu lintas pada persimpangan dan pada ruas jalan tertentu.

Namun, penetapan berbagai prioritas tersebut belum sepenuhnya dilakukan pemerintah sehingga kemacetan di Jakarta semakin parah.

"Pasal 93 UU LLAJ sudah mengamanatkan agar manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk memjamin kelancaraan lalu lintas. Tapi, apakah prioritas-prioritas yang ditetapkan seperti penyediaan angkutan massal, pengendalian lalu lintas pada ruas jalan sudah dilakukan secara optimal? Faktanya belum," katanya.

"Angkutan massal masih jauh dari kenyamanan sehingga orang lebih memilih membawa kendaraan pribadi. Begitu juga dengan pengendalian pergerakan lalu lintas . Tak heran jika kendaraan saling berebut ruas jalan," kata Hakim yang juga sekretaris FPKS itu menambahkan.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, UU LLAJ telah mengamanatkan penyelenggaraan managemen kebutuhan lalu lintas.

Sesuai dengan pasal 133 ayat (2) managemen kebutuhan lalu lintas dilaksanakan dengan cara pembatasan lalu lintas kendaran perseorangan dan kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu dan waktu dan jalan tertentu, pembatasan lalu lintas sepeda motor pada kawasan tertentu dan waktu serta jalan tertentu, pembatasan ruang parkir dan pembatasan kendaraan umum sesuai dengan klasifikasi dan fungsi jalan.
Jika semua amanat UU LLAJ itu dilakukan, Hakim yakin persoalan kemacetan bisa teratasi. Disisi lain, sanksi juga harus ditegakan bagi setiap pelanggar UU LLAJ itu.

"Tak hanya harus menetapkan managemen dan rekayasa lalu lintas yang baik, sanksi juga harus dilaksanakan agar memberikan efek jera," ia menuturkan.

Sebelumnya diberitakan bahwa cuaca buruk yang sering terjadi saat ini makin memperparah kemacetan di Jakarta. Ancaman banjir, pohon tumbang dan papan reklame juga membuat resah warga Jakarta dan sekitarnya.


(Sumber: Antara / detik.com)